Penyampaian Hasil Telaah Alokasi Anggaran oleh Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyampaikan hasil telaah terkait alokasi anggaran untuk berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Sorong. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 DPR Kota Sorong yang beragendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap materi Rancangan Perubahan APBD 2025. Acara tersebut digelar pada Sabtu, 27 September 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar, David Hehanussa, menjelaskan bahwa dalam bidang pendidikan, beberapa program seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial dialihkan guna mendukung pembangunan ruang kelas baru serta fasilitas pendidikan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat setempat.
Di sektor kesehatan, puskesmas menjadi ujung tombak dari layanan publik. Oleh karena itu, anggaran harus difokuskan untuk menangani kebutuhan ibu bersalin, balita, lansia, serta warga dengan gangguan kejiwaan (ODGJ). David menegaskan bahwa masyarakat kurang mampu dan Orang Asli Papua (OAP) tidak boleh mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan.
Selain itu, dalam sektor pemerintahan daerah, pembiayaan distrik dan kelurahan didasarkan pada beberapa faktor seperti kepadatan penduduk, luas wilayah, dan karakteristik daerah. Dengan demikian, alokasi dana bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak, mengingat tingginya kasus kekerasan yang terjadi. Mereka menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian khusus dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain APBD, Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi perhatian utama. David menekankan bahwa dana ini harus difokuskan untuk program afirmasi dan pemberdayaan OAP. Ia mengkritik adanya kecenderungan program yang seharusnya ditangani melalui APBD reguler justru dimasukkan ke pos Otsus.
“Dana Otsus adalah amanat besar untuk memperbaiki hidup OAP, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan atau rutinitas birokrasi,” tegas David. Ia berharap catatan kritis dari Fraksi Golkar dapat menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut antara Badan Anggaran DPR Kota Sorong dengan Pemkot Sorong.
Dalam kesempatan ini, David juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Ia berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyalurkan dana secara efektif.
Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan masukan dalam penyusunan anggaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sorong. Dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan di Kota Sorong dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!