Pengalaman Keracunan MBG di Bandung Jadi Pelajaran Penting
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 35 Bandung menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kejadian tersebut, yang menimpa 342 siswa dan dua guru pada 29 April 2025, menyebabkan para korban mengalami gejala seperti mual, pusing, dan diare. Peristiwa ini memicu langkah-langkah mitigasi yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa pengalaman dari kasus di SMPN 35 menjadi dasar dalam peningkatan pengawasan terhadap MBG. "Mitigasinya gini, kan kita pernah mengalami di SMPN 35. Nah, maka berdasarkan pengalaman itu sekarang ini DKPP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan melakukan scrutineering yang sangat ketat," ujarnya.
Farhan menambahkan bahwa salah satu fokus utama dari upaya mitigasi adalah pengelolaan limbah serta edukasi kepada guru di setiap sekolah. "Jadi guru harus menjadi verifikator terakhir kualitas makanan sebelum dikasih ke anak-anak," katanya.
Selain itu, guru akan mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memastikan kualitas makanan sebelum diberikan kepada siswa. Pemkot Bandung juga aktif melakukan pengawasan langsung ke berbagai sekolah dan wilayah. Hal ini dilakukan karena MBG tidak hanya dinikmati oleh pelajar, tetapi juga oleh ibu hamil dan ibu menyusui.
"Karena itu, saya keliling ke beberapa sekolah dan wilayah. Di wilayah juga enggak cuma sekolah yang menerima MBG, tetapi juga yang menerima MBG itu adalah ibu hamil dan ibu menyusui," ucap Farhan.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan bahan makanan, atau food security. Menurut Farhan, hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di tengah maraknya kejadian serupa di berbagai wilayah Jawa Barat.
Langkah-Langkah Mitigasi yang Dilakukan
Beberapa langkah telah diambil untuk memastikan kualitas MBG yang diberikan ke masyarakat. Salah satunya adalah intensifikasi pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tim inspeksi yang terdiri dari berbagai instansi terkait rutin melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan dan pengolahan makanan.
Selain itu, pihak sekolah juga diminta untuk memperketat proses pemeriksaan makanan. Guru menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi. Ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan siswa dan masyarakat luas.
Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah makanan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan secara berkala agar semua pihak memahami risiko yang bisa timbul jika limbah tidak dikelola dengan baik.
Tantangan dalam Penerapan Standar MBG
Meski sudah ada upaya penguatan pengawasan, masih ada tantangan dalam memastikan seluruh dapur MBG di Kota Bandung memenuhi standar. Wali Kota Farhan mengatakan bahwa hingga saat ini belum memiliki data pasti mengenai apakah semua dapur MBG sudah bersertifikat.
"Kalau dapur itu kewenangan BGN (Badan Gizi Nasional). BGN yang punya datanya saya enggak punya datanya," ujar Farhan.
Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara berbagai instansi diperlukan agar pengawasan MBG bisa lebih efektif. Selain itu, diperlukan pula sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih transparan agar masyarakat dapat mempercayai kualitas makanan yang disediakan.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Pemkot Bandung berharap kejadian keracunan MBG tidak lagi terjadi di masa depan. Upaya ini juga menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!