Program Satu Desa Satu Sarjana untuk Mengurangi Kemiskinan di Purwakarta
Di Kabupaten Purwakarta, sebanyak 12,57% penduduk berusia 15 tahun ke atas belum memiliki ijazah pendidikan formal. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah setempat meluncurkan program unik bernama "Satu Desa Satu Sarjana". Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu keluarga miskin naik dari kondisi ekonomi yang sulit.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menjelaskan bahwa program ini bertujuan agar setiap desa memiliki sedikitnya satu lulusan sarjana. Ia berharap, lulusan-lulusan ini dapat menjadi contoh dan bukti nyata bahwa pendidikan bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam acara Gebyar Program Keluarga Harapan (PKH) di Bale Sawala Yudistira, Kompleks Kantor Sekretariat Daerah Purwakarta, ia menyampaikan target 250 penduduk dari 183 desa yang akan menjadi sarjana.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pendidikan tinggi. Menurut Bupati, pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengubah kebiasaan dalam menggunakan modal usaha, yaitu dengan menyekolahkan anak sebagai investasi jangka panjang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta berada di urutan keempat terbanyak jumlah penduduk yang belum memiliki ijazah pada 2024. Indramayu menjadi yang terbanyak dengan 22,25%, disusul oleh Kabupaten Cirebon (15,75%) dan Subang (15,33%). Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan di wilayah Jawa Barat masih cukup signifikan.
Secara keseluruhan, hanya 8,81% penduduk Jawa Barat yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Sebagian besar penduduk hanya mencapai jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat sebesar 30,44%, sekolah dasar (SD) 29,51%, dan sekolah menengah pertama (SMP) 23,88%. Dengan data ini, program Satu Desa Satu Sarjana dinilai sangat relevan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memberikan dukungan terhadap program ini. Ia menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan kunci untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dengan mengeyam pendidikan formal, anggota keluarga miskin diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar. Dengan demikian, kemiskinan tidak akan diturunkan kepada generasi berikutnya.
Program Satu Desa Satu Sarjana juga sejalan dengan program Keluarga Harapan (PKH). Keduanya diyakini dapat saling memperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH. Dengan kolaborasi antara pendidikan dan bantuan sosial, diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.
Dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik, pendidikan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan. Program seperti Satu Desa Satu Sarjana menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang layak. Dengan begitu, harapan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dapat tercapai secara bersama-sama.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!