Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur di Palangka Raya
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dialami Kota Palangka Raya pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap rencana pembangunan kota. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa sektor infrastruktur menjadi yang paling terkena dampak, khususnya dalam hal perbaikan Jalan Lingkungan dan drainase.
Fairid menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan seleksi kembali terhadap proyek-proyek yang akan dilakukan. Ia menekankan bahwa prioritas akan diberikan kepada proyek yang paling mendesak dan membutuhkan penanganan segera.
“Yang akan berimbas itu pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase. Kita memang harus seleksi lagi, mana yang prioritas dan mendesak, itu yang kita dahulukan,” ujarnya dalam pernyataannya, Kamis (25/9/2025).
Meski ada pemangkasan anggaran, Fairid memastikan bahwa sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap aman. Menurutnya, kedua sektor ini dilindungi oleh aturan yang jelas dan memiliki pagu anggaran tersendiri.
“Untuk kesehatan dan pendidikan itu aman. Sekitar Rp 39 miliar dialokasikan untuk pendidikan, dan kesehatan juga tidak terganggu karena sifatnya mandatory spending,” tambahnya.
Fairid juga mengajak masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak daerah. Ia menilai bahwa hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak reklame akan kembali digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
“Kalau masyarakat taat bayar PBB, hasilnya balik juga untuk perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas lain,” ujarnya.
Selain memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan berupaya keras dalam mengamankan proyek infrastruktur dengan mengajukan dukungan ke pemerintah pusat. Salah satu lembaga yang akan dijadikan sebagai mitra adalah Kementerian PUPR.
“Banyak masyarakat minta perbaikan jalan dan drainase. Karena anggaran kita terbatas, maka sisanya akan kita usulkan lewat program pusat, terutama ke Kementerian PUPR,” jelas Fairid.
Dengan jumlah penduduk mencapai 315 ribu jiwa dan panjang jalan yang perlu diperbaiki hingga 100 kilometer, Fairid menilai bahwa dana transfer seharusnya tidak dikurangi, melainkan ditambah. Hal ini dinilai penting mengingat Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat.
“Palangka Raya ini ibu kota provinsi, penduduknya terus bertambah, infrastruktur juga banyak yang perlu ditingkatkan. Jadi kami minta dukungan pusat, baik lewat TKD maupun program kementerian,” tegasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!