Perluasan Penyediaan Makanan Bergizi Gratis di Sekolah
Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyarankan agar penyediaan makanan bergizi gratis (MBG) tidak hanya dilakukan di satu atau beberapa tempat, tetapi harus disebar ke setiap sekolah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal dan menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Hediyana Yusuf, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, menyampaikan hal ini pada Senin 29 September 2025. Ia merespons banyaknya kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama Jawa Barat, yang telah menyebabkan ribuan siswa sakit. Menurut Hediyana, dengan melibatkan dapur sekolah, pelayanan akan lebih dekat kepada siswa. Selain itu, usia masakan bisa lebih pendek sehingga makanan lebih segar dan hangat.
Sistem penyediaan makanan juga mirip dengan negara-negara maju yang memiliki program MBG. Sistem prasmanan memberi keleluasaan bagi siswa untuk mengambil porsi sesuai kebutuhan, terutama nasi. Dengan penyebaran ke setiap sekolah, pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi lebih efektif. Program ini juga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
Kantin sekolah sudah lama melayani kebutuhan makan siswa. Mereka tahu apa yang disukai siswa. Dibandingkan dengan satu dapur MBG yang melayani ribuan siswa, proses memasak membutuhkan waktu lebih lama. Memasak dalam jumlah besar juga memengaruhi kualitas makanan karena bumbu tidak merata. Bisa saja ada sayur yang belum matang tapi sudah disajikan karena volume masakan besar.
Oleh karena itu, Dewan Pendidikan akan mengajukan pengaktifan dapur sekolah kepada wali kota dan DPRD. Sekolah yang belum memiliki kantin bisa menyediakan ruangan untuk diubah menjadi dapur sekolah khusus untuk pelaksanaan program MBG.
Pembentukan Satgas MBG di Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG berdasarkan Keputusan Wali Kota. Satgas ini diketuai oleh Andri Setiawan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Andri menjelaskan bahwa satgas dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan kualitas menu makanan, standar gizi, serta keamanan pangan sesuai prosedur. Langkah ini bertujuan untuk mencegah keracunan massal akibat MBG.
Di Kota Sukabumi, tercatat 40 SPPG, dari mana 31 di antaranya sudah beroperasi. Untuk sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS), akan dicek secara berkala. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyatakan bahwa pembentukan satgas ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemkot Sukabumi terhadap program MBG agar berjalan dengan benar, baik, dan lancar sesuai prosedur.
Evaluasi Pelaksanaan MBG
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Rapat ini melibatkan unsur TNI dan Polri, para kepala sekolah, serta perwakilan yayasan atau mitra SPPG se-Kabupaten Sukabumi.
Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyebut evaluasi ini sebagai respons atas rentetan kejadian keracunan akibat MBG di Kabupaten Sukabumi. Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Samian mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. Pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif agar program MBG berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya evaluasi rutin pelaksanaan program MBG seperti penanganan Covid-19. Evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari harian, mingguan, hingga tingkat nasional. Dengan demikian, progres bisa terpantau secara akurat dan real time.
Kumpulan SPPG di Tasikmalaya
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan akan segera mengumpulkan seluruh SPPG se-Kota Tasikmalaya. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Rojab Riswan Taufik menyampaikan rencana tersebut setelah mendampingi Wali Kota dalam Rakor Ekspose Satgas MBG di ruang kerja wali kota. Langkah ini dilakukan setelah maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah yang diduga terkait distribusi makanan.
Dampak Ekonomi dari SPPG
Bupati Majalengka Eman Suherman menyebutkan bahwa keberadaan dapur SPPG di Majalengka harus mampu mengungkit perekonomian para petani dan peternak. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan bahan lokal. Para penyedia MBG juga diharapkan tidak mengganti makanan dengan produk pabrik tetapi tetap menggunakan makanan yang diproduksi masyarakat Majalengka. Namun, harus tetap mengedepankan prosedur penyediaan makanan agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di wilayah lain.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!