Tantangan Berat yang Menghadapi Dewan Pendidikan Lampung
Dewan Pendidikan Lampung saat ini sedang dalam proses pemilihan pengurus untuk periode 2025-2030. Meskipun lokasi kantor atau sekretariatnya masih belum jelas, masyarakat berharap agar pengurus baru dapat menunjukkan kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di provinsi ini.
Pendidikan di Lampung tengah menghadapi beberapa masalah serius. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberadaan sekolah ilegal bernama Siger, yang berada di bawah yayasan Siger Prakarsa Bunda. Sekolah ini diduga menggunakan bangunan dan fasilitas dari SMP Negeri 38 serta SMP Negeri 44 Bandar Lampung tanpa izin resmi dari pemerintah. Plh Kepala Sekolah yang bertanggung jawab ternyata juga merupakan kepala dari sekolah negeri tersebut, yang menimbulkan pertanyaan besar terkait legalitas dan prosedur administrasi yang dilanggar.
Masih lebih memprihatinkan, meskipun sekolah ini telah menjalankan kegiatan belajar-mengajar, hingga saat ini belum memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas pendidikan, perlindungan hak siswa, serta transparansi penggunaan fasilitas publik. Ironisnya, hingga saat ini, tidak ada tindakan tegas dari DPRD atau aparat penegak hukum untuk menutup sekolah yang disebut-sebut dibentuk oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang kini akrab dengan julukan “The Killer Policy.”
Selain itu, SMA swasta yang beroperasi secara resmi justru tidak mendapatkan dana BOSDA pada tahun 2025, dan pada 2026 dipastikan tidak akan menerima dana BOP. Sementara itu, sekolah ilegal tersebut justru memanfaatkan anggaran APBD Pemkot Bandar Lampung. Ketimpangan ini menimbulkan kontroversi dan menambah daftar pekerjaan rumah bagi Dewan Pendidikan Lampung yang akan datang.
Persaingan antara Sekolah Negeri dan Swasta
Selain isu sekolah ilegal, polemik lain yang menjadi sorotan adalah ketegangan antara SMA/SMK swasta dengan sekolah negeri. Dalam tahun ajaran 2026/2027, Disdikbud Lampung berencana membuka jurusan baru dan mendirikan SMK Seni di Taman Budaya. Para kepala sekolah swasta khawatir bahwa pembukaan jurusan baru dan pembangunan SMK negeri akan mengurangi jumlah calon murid di sekolah swasta, yang sudah menghadapi keterbatasan dana dan minim subsidi pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penutupan sejumlah sekolah swasta di Lampung.
Tugas Berat yang Menanti Pengurus Baru
Pengurus baru Dewan Pendidikan Lampung akan menghadapi tugas yang sangat kompleks. Mereka harus mampu menangani sekolah ilegal yang memanfaatkan anggaran pemerintah, memastikan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta, mengawasi distribusi dana BOSDA dan BOP, serta menyiapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjamin kualitas pendidikan di seluruh provinsi.
Pertanyaannya kini menjadi sorotan publik: apakah Dewan Pendidikan Lampung periode 2025-2030 mampu menyelesaikan semua permasalahan ini dengan adil dan profesional? Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan lokasi sekretariat yang strategis dan transparan, agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting di sektor pendidikan.
Dengan tantangan yang begitu besar, pengurus Dewan Pendidikan Lampung tidak hanya dituntut berani dan inovatif, tetapi juga harus memiliki integritas tinggi untuk memastikan setiap kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!