Tuntutan Organisasi Pendidikan untuk Menghentikan Program Makanan Bergizi Gratis di Jawa Barat
Beberapa organisasi pendidikan di Jawa Barat mengeluarkan pernyataan sikap terkait maraknya kasus keracunan yang menimpa ribuan murid akibat pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menuntut agar program tersebut segera dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab keracunan dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Agus Setia Mulyadi, menyampaikan bahwa para guru merasa kecewa dengan cara pemerintah yang menganggap jumlah korban keracunan masih sedikit. Ia menyoroti adanya seorang guru yang keracunan setelah diminta mencicipi menu MBG oleh oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, satu orang korban tetap merupakan korban, dan tidak boleh dianggap remeh.
Agus menekankan bahwa program MBG terlalu dipaksakan tanpa melibatkan stakeholder pendidikan. Ia menilai tugas utama guru adalah mencerdaskan siswa, bukan sebagai operator atau kuli dari program MBG. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pengelolaan MBG di sekolah menjadi tugas tambahan yang tidak dihargai, bahkan anggaran pendidikan dinilai dirampok oleh pelaksanaan program ini.
Selain FAGI, organisasi lain seperti Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat juga menyampaikan tuntutan serupa. Ketua Fortusis, Dwi Soebawanto, menyebut MBG sebagai euforia politik yang tidak terselesaikan selama masa kampanye. Mereka meminta agar program ini dihentikan sementara dan pemerintah segera mengusut kelalaian yang menyebabkan keracunan.
Tatang Sunendar dari Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I) menyoroti kurangnya proses penjaminan mutu dalam pelaksanaan MBG. Ia menyatakan bahwa tidak ada berita acara atau mekanisme pengawasan yang jelas saat program ini dilaksanakan. Selain itu, sasaran program juga dinilai tidak tepat karena banyak siswa dari kalangan tertentu yang tidak mau mengonsumsi MBG. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan sekolah mana yang layak menerima program tersebut.
Berikut beberapa poin penting dari pernyataan sikap FAGI, Fortusis, dan P3I:
- Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG di Jawa Barat.
- Memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan sementara program MBG dan mengalihkan uang MBG kepada orangtua siswa dengan pengawasan pihak sekolah.
- Protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan guru untuk mencicipi MBG terlebih dahulu, sehingga menyebabkan keracunan pada seorang guru SD di Kabupaten Cianjur. Guru tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai test food.
- Merekomendasikan MBG hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, karena siswa dari kalangan mampu sudah cukup mendapatkan gizi dari keluarga mereka.
- Merekomendasikan ke depan MBG dikelola oleh kantin sekolah atau warung nasi di sekitar sekolah agar dapat membantu usaha masyarakat kecil.
Dengan adanya tuntutan-tuntutan ini, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dan transparan dalam menjalankan program yang seharusnya bermanfaat bagi siswa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!